Polemik Dalam Konflik Pembentukan Provinsi Tapanuli

Tulisan ini merupakan respon atas banyaknya pengunjung yang memberikan komentar atas tulisan saya sebelumnya yang berjudul Potensi Konflik Pembentukan Provinsi Tapanuli. Tulisan itu persisnya saya submit kedalam blog pribadiku pada tanggal 11 November 2007. Tulisan itu pada awalnya menuai banyak kontroversi terkait dengan judul tulisan tersebut, karena banyak orang termasuk orang batak sendiri tidak percaya kalau bisa terjadi konflik SARA. Namun sekarang waktu dapat membuktikan bahwa prediksi saya 14 bulan silam tersebut menjadi kenyataan.

Sebelum tulisan ini saya lanjutkan, saya mau menyatakan bahwa sebisa mungkin saya menempatkan diri netral dalam hal ini. Saya memang pernah 18 tahun tinggal dan besar di Sumatera Utara, orang tua saya dan mayoritas keluarga besar saya lainnya pun masih menetap disana. Namun sekarang saya telah resmi menjadi penduduk Jawa Barat.  Saya memiliki latar belakang keluarga yang beragam, ada Kristen, Islam, Katolik, ada Batak, Jawa, Padang, Aceh, Lampung, dlsb. Meski saya masih mencintai tanah kelahiran namun saya juga telah banyak memperoleh pemahaman terkait dengan manajemen pemerintahan sehinga sedikit banyak memiliki perbandingan. Saya juga sudah melangkahkan kaki di hampir setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga sedikit banyak saya mendapat pemahamam mendalam mengenai implementasi keragaman di masing-masing daerah.

Pendekatan konflik yang saya angkat dalam tulisan itu adalah masalah SARA, alasan saya mengungkit hal itu karena memang pada kenyataannya masalah SARA (dalam hal ini kesukuan dan keagamaan) di Sumatera Utara seperti gunung es. Kini gunung es itu ketahuan sudah besar dan perkasanya setelah kasus demonstrasi besar-besaran yang menenuntut DPR memberikan rekomendasi atas usul pembentukan provinsi Tapanuli (Protap) hingga akhirnya menewaskan ketua DPRD Sumatera Utara pada awal Februari silam.

Seluruh masyarakat di Indonesia sebelumnya beranggapan bahwa Sumatera Utara adalah daerah percontohan dalam penerapan kemajemukan masyarakat (suku dan agama). Beberapa provokasi untuk memancing keributan di Sumut seperti terror bom dan gereja tidak mempan sama sekali. Namun sebenarnya menurut saya pribadi kemajemukan yang terjadi itu seperti fatamorgana. Kelihatan bagus di mata masyarakat umum, namun sebenarnya ada sebagian golongan yang dimarjinalkan. Kita bisa melihat langsung diskriminasi yang terjadi antara Kristen dan Non Kristen serta batak dan Non Batak khususnya dalam sektor pemerintahan.

Masih ingat di benakku beberapa tahun silam, Bupati dimana aku tinggal sebelumnya rela mengganti agamanya agar bisa meraih posisi tersebut. Jangankan bupati, untuk menduduki posisi kasi, kanit, atau kadis dalam pemerintahan dan BUMD, warga Kristen harus rela mengelus dada melihat ketimpangan yang ada. Belum lagi perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki pengusaha lokal yang Nampak jelas ketimpangannya. Ada istilah yang sebenarnya tidak lazim sering kita dengar disana “sudah batak kristen pula”. Isitlah ini bukan saja sebagai guyonan belaka, tetapi menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa kaum yang termarjinalkan itu menuntut pemekaran provinsi Tapanuli sebagai tempat apresiasi potensi masyarakat batak yang mayoritas Kristen.

Namun pertanyaannya jika merasa ada diskriminasi kenapa justru selama ini kelihatan baik-baik saja? Jika pertanyaan itu ditujukan pada saya maka saya akan menjawab sebagai berikut: Meski orang batak terkenal keras kepala dan mau menang sendiri, namun orang batak dikaruniai hati yang tulus. Ada tagline yang terkanal dimata masyarakat batak yaitu “berwajah Rambo berhati rinto”. Itulah mengapa orang batak sangat asik sekali bila diajak berteman, bahkan langsung dianggap saudara baginya. Selama ini orang batak justru banyak legowo dan berpasrah diri melihat ketimpangan yang ada. Mereka justru lebih memilih mengadu nasib di perantauan untuk membuktikan kualitas individu mereka. Dan kini kita lihat hasilnya, kebanyak dari mereka banyak yang sukses diperantauan dibanding di tanahnya sendiri.

Namun sebenarnya ada kekawatiran besar apabila Protap itu benar-benar menjadi nyata, yaitu aspek Nepotisme. Suku Batak terkenal memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar, dikawatirkan akan terjadi bagi-bagi kue dalam segala aspek pemerintahan, baik itu penentuan jabatan, pengangkatan PNS, penyerahan proyek, penanganan masalah hukum, dan lain sebagainya. Dalam ilmu manajemen dan akuntansi menyatakan bahwa hubungan kekeluargaan diduga rentan mengakibatkan penyimpangan wewenang dan aliran cash flow yang berujung pada korupsi. Itulah mengapa dalam code of conduct di beberapa perusahaan besar setiap karyawan dilarang memiliki hubungan kekeluargaan dengan karyawan lainnya, dengan pemasok, maupun dengan distributor. Jika memiliki hubungan kekeluargaan disarankan untuk mengundurkan diri. Saya sangat kawatir sekali jika Protap ini menjadi kenyataan justru yang terjadi adalah bad governance.

Namun kekawatiran saya itu sebenarnya bisa disanggah oleh aspek kualitas individu. Orang Batak terkenal gigih dan pekerja keras. Saya pernah mendengar guyonan seperti ini: “Hampir semua posisi di Negara ini sudah pernah diduduki orang batak, mulai dari menteri, pengusaha, jenderal, dlsb, hanya president saja yang belum pernah”. Guyonan itu dengan kata lain mau mengatakan bahwa sebenarnya orang batak memiliki nilai unggul dibanding suku lainnya. Beberapa teman yang saya ajak berdiskusi malah mengatakan: “yakinlah jika Protap jadi berdiri pasti bisa menjadi provinsi unggul, karena orang-orangnya berkualitas, kaya alam, dan sangat berpotensi”.

Lantas mengapa proses pembentukan Protap ini seperti mendapat banyak rintangan oleh para elit baik di daerah maupun di pusat. Bahkan sidah paripurna DPRD Sumut tanggal 4 Februari silam sebelumnya mengagendakan pembahasan Protap ini malah tiba-tiba dibatalkan. Beberapa pemberitaan malah mengatakan ada beberapa parpol dan tokoh nasional yang terlibat. Berdasarkan analisa saya ada kekawatiran besar oleh para elit di Sumut yang notabene dikuasai oleh orang melayu dan mandailing yang takut jika protap benar-benar jadi malah menjadi boomerang bagi Sumut, antara lain  PAD menurun drastis, kekurangan SDM, malah bisa saja keraguan itu mengatakan Protap akan bisa lebih unggul dari Sumut nantinya. Dalam segala yang lebih makro lagi. Para elit di Jakarta takut jika ada satu provinsi lagi berdiri dan dikuasasi oleh penduduk Kristiani.

Pertanyaannya apakah para elit tersebut lebih mengutamakan pertikaian dari pada sekedar kepentingan pribadi/golongan belaka? Mengapa tidak dibiarkan saja proses pembentukan protap ini berjalan sebagaimana mestinya sebagai wujud bahwa demokrasi berjalan dengan benar, bukan malah mengkambinghitamkan kematian Abdul Aziz Angkat untuk memberhentikan proses yang sudah dirintis sejak Tapanuli masih menjadi keresidenan puluhan tahun lalu.

Mari kita berpikir secara holistic, toh tidak ada salahnya bila Protap berdiri, saya yakin ketimpangan pembangunan yang terjadi bisa segera diatasi (untuk sekedar diketahui jalan menuju desa opungku baru setahun ini bisa dilintasi mobil, itupun akibat pemekaran kabupaten Tapanuli Utara). Masalah anggaran saya yakin itu semua tersedia dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti tiga pembentukan provinsi sebelumnya. Mari kita pandang ini sebagai kepentingan bangsa bukan sekedar kepentingan pribadi para elit.

Salam Damai.