Beranda > Hukum, Korupsi > Segitiga Panas DPR, BI, dan BPK

Segitiga Panas DPR, BI, dan BPK

Kasus dugaan aliran dana BI yang disalurkan ke anggota DPR masih menjadi sorotan hangat di berbagai media. Sedikit demi sedikit semakin terkuak segala kasus KKN yang melibatkan banyak pejabat negara di negeri yang konon disebut negara korupsi ini. Kasus ini semakin menarik karena ada keterlibatan BPK. Anwar Nasution yang menjabat ketua BPK sebelumnya adalah Deputi di BI. Sungguh irois memang kasus ini bak mata rantai yang saling terkait satu sama lain.

KITA kenal Anwar Nasution adalah orang keras dan lantang meneriakkan kepatuhan audit di semua lembaga negara, sampai-sampai nekat mendamprat MA yang notabene memiliki wewenang ketuk palu di pengadilan itu. Itulah Anwar pria asal Mandailing yang yang bergelar profesor dan doktor.

Kasus ini mencuat ketika terungkap dari hasil temuan BPK yang dipimpin Anwar sendiri, padahal Anwar adalah mantan orang dalam BI. Semua orang bertanya benarkah ada keterlibatan Anwar dalam pemberian dana itu. Pendapat lain berkata betapa bodohnya Anwar menunjukkan celana dalam sendiri ke muka umum. Namun demikian saya pribadi menyatakan salut buat nyali Anwar nasution berani unjuk gigi dalam kasus ini.

Sungguh polemik memang. Kita kenal BI adalah lembaga yang sangat ketat dalam pengawasan dan internal control, begitu juga BPK dan DPR yang memegang fungsi kontrol. Seharusnya controler menunjukkan sifat baik karena dia yang mengontrol orang lain. Namun apa daya bila korupsi sudah dibudayakan dari diri sendiri alhasil akan berdampak pada institusi yang lebih besar.

DPR, BI, dan BPK laksana segitiga panas di tengah terik matahari yang lagi membara. Kasus ini juga menambah sederet daftar perlakuan tidak bermoral para nggota dewan, meskipun disanggah oleh BK karena tidak menyebut nama anggota DPR bersangkutan. Namun kita semua tahu bagaimana dan siapa anggota DPR kita itu.

Dalam hal ini kesalah BI terletak pada wewenangnya mengalirkan dan melalui YPPI – yayasan yang pendiriannya adalah untuk pengembangan perbankan, bukan untuk menggalakakkan praktek suap dan korupsi. Lagi pula kenapa BI membayar banyak konsultan hukum dan menyogok mulut anggota DPR dengan dana yang sebesar itu. Lebih baik uangnya dipakai untuk menstimulus stabilitas nilai rupiah. Atau minimla disumbangkan pada orang yang tak mampu. Apakah ini trik BI mengalihkan jejak. Who knows. Kalau BPK saya belum bisa menduga, namun sedikit banyak kita tahu bahwa masih banyak pegawai BPK yang tidak berintegritas.

Kasus ini masih terus bergulir, Bagaimana hasilnya nanti, siapa yang bersalah, apakah hukum memang benar adil, atau apakah hukum masih bisa dibeli seperti kasus-kasus sebelumnya. Kita lihat saja ending dari kasus ini nanti.

Kategori:Hukum, Korupsi
  1. Desember 2, 2007 pukul 6:16 am

    biasanya, proses politik dilaksanakan lebih dulu sebelum proses hukum bergulir. yah…mari kita tonton bareng2 permainan para petinggi itušŸ˜¦

  2. Margonda
    Desember 5, 2007 pukul 6:06 am

    Dasar Pejabat Edan

  3. Desember 7, 2007 pukul 1:48 am

    Kurang satu lagi Lon…KPK. Kita liat apa Kepemimpinan KPK yang baru bisa membongakr kasus “make-up” nya BI!!!

  4. Harry Andrian Simbolon
    Desember 7, 2007 pukul 2:20 am

    Oh iya lupa. ada KPK ya. tapi aku kurang sepakat dengan pimpinan KPK sekarang. orangnya tidak clean. banyak kepentingan Politis.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: