Beranda > Ekonomi, Fair Play, Hukum, Kebijakan, Korupsi, Kritik Kebijakan, Lingkungan, Sosial Politik > Maksud Terselubung di Balik Privatisasi Krakatau Steel

Maksud Terselubung di Balik Privatisasi Krakatau Steel

Pemerintah sangat getol sekali ingin menjual Krakatau Steel (KS), Menteri BUMN pun mengatakan harus dilakukan tahun ini. Dari sini setiap orang pun pasti bisa menyimpulkan pasti ada udang dibalik batu, kenapa pemerintah begitu memaksaakan kehendak, sementara banyak elemen masyarakat yang menolaknya. Keaadaan ini persis seperti lima tahun lalu ketika proses penjualan PT Indosat yang berakhir di meja hijau.

Isu penjualan KS inipun banyak dihubungkan dengan suksesi pemilu 2009, dan lagi-lagi keadaannya sama persis seperti lima tahun lalu. Kalau kata orang awam: “kartu pemerintah sudah ketahuan tuh” Mari kita cermati kaitan privatisasi ini dengan Pemilu.

Setiap calon presiden membutuhkan modal besar untuk menyokong dana suksesinya. Dengan segala cara setiap calon mencoba memenuhi pundi-pundi duit mereka sebagai modal kampanye yang sangat besar, dan tak jarang pula, beberapa partai/calon bahkan menjanjikan beberapa keuntungan bagi pengusaha/perusahaan bila membantu dana kampanya mereka. Salah satu sumber dana itu adalah dari privatisasi ini. Uang yang diterima dari privatisasi ini jelas-jelas masuk ke kas negara, lantas dimana keuntungannya bagi parpol/capres? Keuntungannya diperoleh dari commision fee. Partai/capres yang mengegolkan suatu transaksi akan memperoleh commision fee yang menurut kabar sekitar 2,5% s/d 3% dari total transaksi. Jika Arcellor-Mittal tetap pada niatnya untuk memborong saham KS seharga US$ 10 miliar. Itu artinya diperoleh US$ 0.3 miliar atau sekitar 285 Milyar Rupiah (1 USD = Rp 9.500). Dana itu cukup untuk membuat spanduk/baliho timbal-balik kampanye pasangan capres sepanjang garis pantai Indonesia dari Sabang sampai Merauke plus poster yang ditempel disetiap rumah penduduk. Wow…..

Lagi-lagi pemerintah tidak cerdas dalam bertindak. Jangan anggap semua rakyat Indonesia bodoh, dan buta huruf. Sering sekali Indonesia diidiomkan dengan pernyataan BANGSA YANG TAK MAU BELAJAR DARI MASA LALU karena selala pemerintah tidak pernah bisa belajar dari kejadian masa lalu. Dan pada kasus ini pernyataaan itu persis melekat pada Indonesia. Kasus sudah berulang kali terjadi tetapi tetap melakukannya, seperti pencuri yang sudah ketangkap basah mencuri, keesokan harinya masih tetap mencoba mencuri dengan cara yang sama. Ya pasti ketahuan.

Meski pemerintah berpendapat privatisasi BUMN yang dilakukan selama ini dimaksudkan untuk peningkatan pembenahan perusahaan: peningkatan efisiensi, pertumbuhan, dan perbaikan pengelolan manajemen. Namun setiap orang juga pasti tahu siapa yang butuh dibenahi dan siapa yang tidak butuh dibenahi. Seperti halnya merenovasi rumah, untuk apa rumah yang sudah bagus dan rapi di renovasi jikalau hanya untuk gaya-gayaan. Dalam hal ini Esensinya adalah perbaikan bukan ikut mode agar keren dan mewah.

Kasus penjualan BUMN Strategis yang sedang marak saat ini juga merupakan buntut dari kesepakatan dengan IMF. Salah satu butir kesepakatan itu adalah liberalisasi sektor usaha strategis. Apa itu sektor usaha strageis? Apa lagi kalau bukan BUMN. Itu artinya siapapaun presidennya kelak, jika belum memutuskan keluar dari IMF pasti akan terus mendagangkan BUMNnya.

Nasionalisme digadaikan. Itulah yang terjadi. Dan ini pulalah yang menjadi kado istimewa 100 tahun kebangkitan nasional. BUMN adalah sektor usaha yang didirikan untuk mengakomodir UUD 45 pasal 33. Itu artinya setiap kekayaan alam yang terkandung di negeri tercinta ini hanya secara fisik berada di Indonesia namun secara ekonomis menjadi milik negara lain. Seharusnya Kekayaan alam ini bisa menjadi senjata ampuh Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Menjadi negara maju dengan segala macam kekayaan yang melimpah.

Pernah suatu kali saya berdiskusi dengan teman-teman pasca sarjana mengenai blok natuna D Alfa yang dikuasai oleh ExxonMobile. Dengan mekanisme cost recovery yang dikeluarkan oleh pemerintah bisa saja pemerintah akan tidak mendapatkan apa apa dan hanya bisa gigit jari saja tinggal menunggu dampak lingkungan setelah proyek itu selesai. Loh kok bisa? Proyek pertambangan di Indonesia menerangkan bahwa persentase bagi hasil 85 % untuk investor dan 15 % untuk pemerintah. Setelah dikurangi cost recovery yang jumlahnya bisa saja melebihi 15 % itu, malah pemerintah bisa saja menomboki proyek itu. Sementara kekayaan alam dibawa kabur oleh investor. Beginilah salah satu contoh lemahnya kebijakan pemerintah.

Dalam beberapa hal, pemerintah juga bisa ditafsirkan telah menerapkan standar ganda dalam mengejar target penanaman investasi asing di Indonesia; Beberapa industri yang semestinya tak strategis, seperti bisnis menara BTS pemerintah melalui Permen Kominfo No. 02/PER/M.KOMINFO/ 3/2008 dan Kepala BKPM justru melarang asing masuk tapi sebaliknya dalam privatisasi KS, pemerintah dan kembali didukung oleh Kepala BKPM sangat aktif mendorong investor asing untuk masuk. Apakah benar ada banyak kepentingan?

Kembali kemasalah privatisasi KS. Jika masalahnya ingin memperoleh pendanaan untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi target pertumbuhan dan kebutuhan industri baja tanah air maka tidak selalu jalan yang diambil adalah privatisasi. komisaris Krakatau Steel Zaki Anwar Makarim bersama Serikat Karyawan jelas-jelas mengatakan:

“Krakatau Steel kondisinya sangat baik. Target laba tahun ini sebesar Rp 850 Miliar. Bahkan komisaris menargetkan laba hingga Rp 1,2 triliun. Hingga akhir April ini, realisasi laba perusahaan itu telah mencapai Rp 420 miliar. Kalau tidak ada aral melintang, laba Rp 1 triliun bisa kami capai akhir tahun ini,” ujar Zaki, berapi-api. Krakatau Steel pun tak punya kesulitan pendanaan. Zaki mengklaim, banyak sindikasi bank dalam dan luar negeri yang menawarkan pinjaman. Di antaranya, pinjaman US$ 200 juta dari sindikasi bank Jerman. “Ada kepercayaan terhadap po¬tensi perusahaan,” tambahnya (Harian Kontan 22 mei 2008)”.

Dan ternyata jikapun ingin getol memprivatisasi KS bisa diserahkan kepada Investor dalam negeri sehingga tidak terkesan menggadaikan bangsa. Langkah ini akan dianggap masuk akal terutama untuk menghindari tuduhan tidak nasionalis dan sebagainya seperti terjadi pada penjualan PT Indosat kepada Grup Temasek. Pertanyaannya sekarang, perusahaan lokal mana yang akan digandeng oleh investor asing itu? Bisa PT Aneka Tambang, Kelompok Usaha Bakrie, Medco Group, atau kepada konsorsium investor dalam negeri lainnya. Pasti ada cara yang lebih baik.

Berarti siapa yang salah, apakah pemerintah cari-cari alasan untuk mengejar kepentingannya? Who knows…

Ada empat kemungkinan dari rencana privatisasi KS ini. Bisa batal kalau DPR tidak setuju, IPO, strategic sales, atau kombinasi keduanya. Jika mau keuntungan yang sangat tinggi opsi strategis sales adalah yang paling tepat, dengan opsi ini pemerintah tingal melakukan tender dan pilih harga penwaran yang paling tinggi, namun opsi ini sangat rentan pada penyelewengan, sama halnya seperti kasus Indosat lalu. Jika opsinya Initial Public Offering (IPO) yang dipilih artinya akan dilakukan melalui bursa, selain membuka kesempatan kepada seluruh masyarakat menjadi pemilik KS, namun bisa saja ujung-ujungnya kepemilikan saham itu jatuh kepada pihak asing melalui aksi beli masal di bursa. Hasil pantauan media mengatakan bahwa sebagian besar anggota komisi VI DPR meminta menunda privatisasi ini sampai usai Pemilu 2009. Meski secara pribadi saya sangat menolak rencana privatisasi ini.

Mari kita tunggu kabar selanjutnya dari priatisasi ini.

 

  1. Yusnita
    Mei 28, 2008 pukul 9:05 am

    MENEG BUMN bercita2 dia adalah MENEG BUMN yg terkahir, jadi kalao bisa semua BUMN di privatisasi begitu katanya di TEMPO 100 th KEBANGKITAN NASIONAL0. So ???

  2. Mei 30, 2008 pukul 1:58 am

    Sekadar menyegarkan ingatan kita kembali :

    semua ini berpangkal dari era Orde Baru, persisnya sejak rezim Soeharto memulai menganut sistem ekonomi yang lebih liberal; yang sesungguhnya adalah ramai-ramai menjarah negeri ini.

    Bayangkanlah, hanya dengan sebuah tanda tangan Soeharto, anak-anaknya bisa punya saham di BCA. Bayangkan lagi, mana ada di dunia ini, kecuali mafia Yahudi di Rusia, yang bisa punya aset triliunan dalam waktu lima tahun seperti Tommy Soeharto ?

    Lanjutannya adalah BLBI, kemudian IMF, dan yang terakhir ini masih terus dipatuhi sampai sekarang. Singkatnya, proses penjarahan itu terus berjalan secara konsisten, cuma pelakunya saja yang tambah dengan masuknya politisi-politisi baru.

    Tampaknya diskusi ekonomi kita sudah harus diarahkan ke persoalan paling fundamental : apakah sistem ekonomi yang sekarang akan kita pertahankan ? Kenapa tidak kita tengok kembali pada UUD 45 yang mengamanatkan sebuah sistem ekonomi sosialis.

    Kenapa sosialis harus dianggap kiri ? Itu kan doktrin Soeharto. Sebagian Eropa Barat kan menganut sistem campuran, secara nasional sistem sosialis tapi dalam Uni Eropa ikut pasar bebas.

    Kalau tidak salah (tolong dikoreksi), semua negara skandinavia menganut sistem ekonomi sosialis (koperasi menurut istilah Hatta).Maju.

    Di Jerman, BMW tidak meraksasa seperti General Motors di Amerika, tapi lebih mirip sistem PIR : satu perusahan inti simbiosis dengan perusahaan kecil yang terspesialisasi, misalnya khusus mengembangkan teknologi rem.

    Bagusnya, kesenjangan gaji antara CEO dengan tukang sapu tidak seperti di AS; dan kalau terjadi resesi PHK-nya tidak besar-besaran seperti di GM.

    Sekadar sharing saja Lae, daripada buang-buang energi membahas secara parsial masalah privatisasi etc.

    Lihat apa yang kita lakukan untuk solving masalah lumpur Sidoarjo : kita sibuk membendung lumpur yang terus mengalir, dan bendungannya terus-menerus longsor…STUPID bukan ?

    Begitulah yang kita kerjakan di ekonomi, pendidikan, dan segalanya.Sektoral, parsial, temporer; pokoknya pemecahan masalah yang menciptakan masalah baru. Ah, aku jadi terkenang pada Bapak Pembangunan…

  3. Harry Simbolon
    Juni 3, 2008 pukul 2:18 am

    @ Yusnita
    Ha..ha.. ego seorang mentri dong kalau begitu…
    Nanti kalau saya jadi menteri keuangan dan pengen jadi menteri keuangan yang terakhir, maka akan saya bayar gaji PNS seumur hidup di muka, saya bayar APBN selama umur negara dari muka, kan edan..he..he..
    Nah kalau jadi menteri pemberdayaan perempuannya pengen jadi yang terakhir, maka akan diubahnya semua perempuan jadi laki-laki semua agar nanti ga ada menteri lagi.. kan edan..he..

    @ Toba Dreams
    Sepakat lae. penyelesaian masalah tidak pada sumber masalahnya sehingga menyebabakan masalah-masalah baru. itulah yang terjadi sekarang ini.

  4. Juni 8, 2008 pukul 2:16 am

    Ajakan untuk semua orang Indonesia yang merasa bersyukur dan mencintai anugrah Tuhan, berupa keindahan Danau Toba, Keunikan Taman Nasional Komodo, dan fenomena Gunung Krakatau :

    ayo kita berikan suara dukungan (vote secara online), supaya ketiga obyek wisata nasional yang kita banggakan itu menang dalam pemilihan sedunia “Tujuh Keajaiban Alam”.

    Saat ini, ketiga obyek wisata itu masih berada di peringkat 30-an di antara 77 obyek wisata alam yang “bersaing” dalam lomba ini. Dan sedihnya, ketiga obyek wisata itu masih kalah peringkatnya dibanding obyek wisata alam Vietnam, Filipina, Malaysia dan Singapura.

    Info selengkapnya, klik saja link ini :

    http://tobadreams.wordpress.com/2008/06/06/dukung-danau-toba-agar-masuk-tujuh-keajaiban-alam/

    Terima kasih

  5. e.g
    November 1, 2009 pukul 5:48 pm

    2010 Garuda dan KS sudah direncanakan dijual, DPR pun setuju..Siap-siap menuju era jual beli negara baru..

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: