Beranda > Birokrasi, Change, Ekonomi, Hukum, Korupsi, Kritik Kebijakan, Opini, Pajak > Aspek Pajak di Kandang Koruptor

Aspek Pajak di Kandang Koruptor

Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah opini di majalah Tempo Yang intinya mengatakan: “Pemerintah perlu membenahi sistem pajak. Bunuh saja para koruptor”. Kalimat yang sangat sederhana memang, tapi mengandung arti yang sangat dalam.

Praktek korupsi memang sudah merasuki seluruh sendi sistem di negara ini, sampai kita pun akhirnya menyalahkan sistem itu sendiri. Orang yang tadinya bersihpun jika masuk kedalam kubangan lumpur akan jadi kotor juga. Artinya jika ingin orang itu tetap bersih ubah dulu tempat itu agar tidak berisi Lumpur lagi, caranya gimana? Ya ubah tempatnya: Buang dulu  lumpurnya, cuci tempatnya, kemudian isi dengan  yang bersih, dan jangan lupa buat  saringan agar lumpur tidak masuk lagi.

Satu hal yang sangat penting namun selalu dikesampingkan dari praktek korupsi ternyata adalah aspek pajaknya. Sebagai contoh pada kasus Artalita yang sedang hangat ini. Dengan jumlah uang yang diberikan kepada jaksa Urip sebesar Rp 6 Milyar kita pasti berpikir pasti pendapatannya besar, otomatis pajak penghasilan yang dibayarkannya juga besar. Jika kita berhitung berdasarkan undang undang pajak seharunya jumlah yang dibayarnya jika pendepatannya sebesar itu (tentunya lebih dari itu bukan?) adalah sekitar RP 1,5 milyar. Namun berdasarkan informasi Artalita hanya membayar Rp 45 juta. Ironis bukan? Belum lagi pada kasus Asian Agri, Adaro, Makindo, dan lain sebagainya.

Menurut Hadi Purnomo – mantan dirjen pajak, Potensi pajak yang dapat digarap pemerintah bernilai sekitar Rp 840 triliun, jumlah ini mungkin sekarang akan lebih tinggi lagi. Tetapi tahun ini pemerintah hanya berani menargetkan Rp 592 triliun saja. Persoalannya adalah bagaimana caranya merubah potensi itu menjadi penerimaan yang sebenarnya. Memburu para koruptor adalah salah satu caranya. Bagaimana tidak, hampir separuh pendapatan pajak penghasilan diperoleh dari 50 wajib pajak terbesar saja, ini artinya masih terjadi kesenjangan yang sangat besar.

Sebenarnya jika aparat pajak punya nyali dapat langsung menemui para pengusaha itu, cukup dengan membandingkan surat dakwaan dengan laporan pajak mereka sebelumnya, akan segera ditemukan sumber pendapatan baru yang berlimpah rupiah. Sebagai contoh seperti dalam kasus Artalita tadi.

Namun pertanyaannya lagi mampukah aparat pajak melakukannya? Meski sudah terjadi reformasi birokrasi didalam tubuh departemen keuangan namun saya masih ragu aparat pajak berani melakukannya.

Beberapa hari lalu kebetulan saya mendapatkan tugas kuliah dari kampus untuk membahas kasus bisnis Triton Energi inc, anak perusahaan Amerika yang bergerak dalam pertambangan minyak dan gas bumi. Yang menarik dari kasus ini adalah kasusnya terjadi di Indonesia tiga dekade lalu. Bagaimana tidak hutang pajak yang seharunya dibayar Triton Energi inc kepada pemerintah Indonesia sebesar $233.000 namun hanya dengan menyogok dua orang pejabat depkeu saja sebesar $20.000 hutang pajak itu bisa diturunkan menjadi $155.000. Hebat kan?

Kasus ini menjadi isu bisnis besar di kala itu, bahkan pemerintah Amerika menjatuhkan sangsi besar pada eksekutif perusahaan itu. Namun apa yang terjadi di Indonesia. Meski kasus ini benar-benar telah merugikan Negara, namun sama sekali tidak disentuh oleh para aparat hukum negara ini. Jangankan disentuh, mendengarnya sajapun mungkin kita tidak pernah. Bahkan satu tulisanpun tidak pernah saya jumpai ketika saya iseng mencarinya di website pencari.

Sangat ironis bukan, praktek korupsi di Negara ini lebih dikenal negara lain dari pada negara sendiri. Apalagi itu melibatkan aparat pemerintah. Kasus ini bahkan di cetak dan diterbitkan ke seluruh negara. Begini contohnya salah satu paragraf yang saya kutip dari buku itu:

“Di Indonesia, saya menemukan sendiri sebuah negara yang mendukung korupsi.

Saya pernah mengatakan bahwa kita membayar $1.000 sampai $1.900 perbulan hanya untuk memperoleh tagihan kami kepada Pertamina.

Kita harus membayar pegawai bea cukai untuk mendapatkan peralatan dari pelabuhan sehingga bisa digunakan untuk operasi.

Lebih buruknya, dalam bukti yang sangat rahasia ini, adalah bahwa kita membayar auditor supaya memberikan hasil audit yang baik. Ini adalah hal yang sangat buruk. Harapan saya sebelumnya adalah bahwa auditor di Indonesia adalah jujur.”

“Ha…ha.. itu tidak aneh..” mungkin sebagian orang berkata demikian karena sangkin skeptisnya dia dengan kondisi bangsa ini. Namun jika setiap kita merasa masa bodoh dengan kondisi negara kita, mau jadi apa negara ini kelak.

Reformasi birokrasi secara total saya yakin bisa dilakukan, reformasi hukum dan tata usaha negara apalagi pasti bisa. Kuncinya hanya satu basmi habis para koruptor itu hingga ke akar-akarnya.

Masih sedikit teringat olehku seorang mafia besar di Amerika (saya lupa nama lengkapnya) dengan berbagai skenario hukum apapun dia tidak bisa dijebloskan ke penjara. Namun dengan hukum pajak – hanya karena ia melaporkan pajak yang tidak dengan sebenarnya, akahirnya Ia sampai juga ke penjara.

Itu artinya pajak bisa menjadi senjata. Pikirkan itu!

  1. Januari 29, 2009 pukul 5:10 pm

    fuch….dimana mana korupsi!

    masih adakah harapan kita bebasdari korupsi?

    itu sebabnya jujur itu harus ditanamkan sejak lahir!

    biar gedenya nanti ga korupsi kayak semua pejabat sekarang!

    tapi kalo bapaknya aja koruptor…………..ya korupsi jadi penyakit yg ga bisa disembuhkan donk?!

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: