Beranda > Berita, Birokrasi, Budaya, Kritik Kebijakan, Opini, politik, Sosial Politik > Polemik Dalam Konflik Pembentukan Provinsi Tapanuli

Polemik Dalam Konflik Pembentukan Provinsi Tapanuli

Tulisan ini merupakan respon atas banyaknya pengunjung yang memberikan komentar atas tulisan saya sebelumnya yang berjudul Potensi Konflik Pembentukan Provinsi Tapanuli. Tulisan itu persisnya saya submit kedalam blog pribadiku pada tanggal 11 November 2007. Tulisan itu pada awalnya menuai banyak kontroversi terkait dengan judul tulisan tersebut, karena banyak orang termasuk orang batak sendiri tidak percaya kalau bisa terjadi konflik SARA. Namun sekarang waktu dapat membuktikan bahwa prediksi saya 14 bulan silam tersebut menjadi kenyataan.

Sebelum tulisan ini saya lanjutkan, saya mau menyatakan bahwa sebisa mungkin saya menempatkan diri netral dalam hal ini. Saya memang pernah 18 tahun tinggal dan besar di Sumatera Utara, orang tua saya dan mayoritas keluarga besar saya lainnya pun masih menetap disana. Namun sekarang saya telah resmi menjadi penduduk Jawa Barat.  Saya memiliki latar belakang keluarga yang beragam, ada Kristen, Islam, Katolik, ada Batak, Jawa, Padang, Aceh, Lampung, dlsb. Meski saya masih mencintai tanah kelahiran namun saya juga telah banyak memperoleh pemahaman terkait dengan manajemen pemerintahan sehinga sedikit banyak memiliki perbandingan. Saya juga sudah melangkahkan kaki di hampir setengah provinsi yang ada di Indonesia, sehingga sedikit banyak saya mendapat pemahamam mendalam mengenai implementasi keragaman di masing-masing daerah.

Pendekatan konflik yang saya angkat dalam tulisan itu adalah masalah SARA, alasan saya mengungkit hal itu karena memang pada kenyataannya masalah SARA (dalam hal ini kesukuan dan keagamaan) di Sumatera Utara seperti gunung es. Kini gunung es itu ketahuan sudah besar dan perkasanya setelah kasus demonstrasi besar-besaran yang menenuntut DPR memberikan rekomendasi atas usul pembentukan provinsi Tapanuli (Protap) hingga akhirnya menewaskan ketua DPRD Sumatera Utara pada awal Februari silam.

Seluruh masyarakat di Indonesia sebelumnya beranggapan bahwa Sumatera Utara adalah daerah percontohan dalam penerapan kemajemukan masyarakat (suku dan agama). Beberapa provokasi untuk memancing keributan di Sumut seperti terror bom dan gereja tidak mempan sama sekali. Namun sebenarnya menurut saya pribadi kemajemukan yang terjadi itu seperti fatamorgana. Kelihatan bagus di mata masyarakat umum, namun sebenarnya ada sebagian golongan yang dimarjinalkan. Kita bisa melihat langsung diskriminasi yang terjadi antara Kristen dan Non Kristen serta batak dan Non Batak khususnya dalam sektor pemerintahan.

Masih ingat di benakku beberapa tahun silam, Bupati dimana aku tinggal sebelumnya rela mengganti agamanya agar bisa meraih posisi tersebut. Jangankan bupati, untuk menduduki posisi kasi, kanit, atau kadis dalam pemerintahan dan BUMD, warga Kristen harus rela mengelus dada melihat ketimpangan yang ada. Belum lagi perusahaan-perusahaan swasta yang dimiliki pengusaha lokal yang Nampak jelas ketimpangannya. Ada istilah yang sebenarnya tidak lazim sering kita dengar disana “sudah batak kristen pula”. Isitlah ini bukan saja sebagai guyonan belaka, tetapi menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itulah mengapa kaum yang termarjinalkan itu menuntut pemekaran provinsi Tapanuli sebagai tempat apresiasi potensi masyarakat batak yang mayoritas Kristen.

Namun pertanyaannya jika merasa ada diskriminasi kenapa justru selama ini kelihatan baik-baik saja? Jika pertanyaan itu ditujukan pada saya maka saya akan menjawab sebagai berikut: Meski orang batak terkenal keras kepala dan mau menang sendiri, namun orang batak dikaruniai hati yang tulus. Ada tagline yang terkanal dimata masyarakat batak yaitu “berwajah Rambo berhati rinto”. Itulah mengapa orang batak sangat asik sekali bila diajak berteman, bahkan langsung dianggap saudara baginya. Selama ini orang batak justru banyak legowo dan berpasrah diri melihat ketimpangan yang ada. Mereka justru lebih memilih mengadu nasib di perantauan untuk membuktikan kualitas individu mereka. Dan kini kita lihat hasilnya, kebanyak dari mereka banyak yang sukses diperantauan dibanding di tanahnya sendiri.

Namun sebenarnya ada kekawatiran besar apabila Protap itu benar-benar menjadi nyata, yaitu aspek Nepotisme. Suku Batak terkenal memiliki rasa kekeluargaan yang sangat besar, dikawatirkan akan terjadi bagi-bagi kue dalam segala aspek pemerintahan, baik itu penentuan jabatan, pengangkatan PNS, penyerahan proyek, penanganan masalah hukum, dan lain sebagainya. Dalam ilmu manajemen dan akuntansi menyatakan bahwa hubungan kekeluargaan diduga rentan mengakibatkan penyimpangan wewenang dan aliran cash flow yang berujung pada korupsi. Itulah mengapa dalam code of conduct di beberapa perusahaan besar setiap karyawan dilarang memiliki hubungan kekeluargaan dengan karyawan lainnya, dengan pemasok, maupun dengan distributor. Jika memiliki hubungan kekeluargaan disarankan untuk mengundurkan diri. Saya sangat kawatir sekali jika Protap ini menjadi kenyataan justru yang terjadi adalah bad governance.

Namun kekawatiran saya itu sebenarnya bisa disanggah oleh aspek kualitas individu. Orang Batak terkenal gigih dan pekerja keras. Saya pernah mendengar guyonan seperti ini: “Hampir semua posisi di Negara ini sudah pernah diduduki orang batak, mulai dari menteri, pengusaha, jenderal, dlsb, hanya president saja yang belum pernah”. Guyonan itu dengan kata lain mau mengatakan bahwa sebenarnya orang batak memiliki nilai unggul dibanding suku lainnya. Beberapa teman yang saya ajak berdiskusi malah mengatakan: “yakinlah jika Protap jadi berdiri pasti bisa menjadi provinsi unggul, karena orang-orangnya berkualitas, kaya alam, dan sangat berpotensi”.

Lantas mengapa proses pembentukan Protap ini seperti mendapat banyak rintangan oleh para elit baik di daerah maupun di pusat. Bahkan sidah paripurna DPRD Sumut tanggal 4 Februari silam sebelumnya mengagendakan pembahasan Protap ini malah tiba-tiba dibatalkan. Beberapa pemberitaan malah mengatakan ada beberapa parpol dan tokoh nasional yang terlibat. Berdasarkan analisa saya ada kekawatiran besar oleh para elit di Sumut yang notabene dikuasai oleh orang melayu dan mandailing yang takut jika protap benar-benar jadi malah menjadi boomerang bagi Sumut, antara lain  PAD menurun drastis, kekurangan SDM, malah bisa saja keraguan itu mengatakan Protap akan bisa lebih unggul dari Sumut nantinya. Dalam segala yang lebih makro lagi. Para elit di Jakarta takut jika ada satu provinsi lagi berdiri dan dikuasasi oleh penduduk Kristiani.

Pertanyaannya apakah para elit tersebut lebih mengutamakan pertikaian dari pada sekedar kepentingan pribadi/golongan belaka? Mengapa tidak dibiarkan saja proses pembentukan protap ini berjalan sebagaimana mestinya sebagai wujud bahwa demokrasi berjalan dengan benar, bukan malah mengkambinghitamkan kematian Abdul Aziz Angkat untuk memberhentikan proses yang sudah dirintis sejak Tapanuli masih menjadi keresidenan puluhan tahun lalu.

Mari kita berpikir secara holistic, toh tidak ada salahnya bila Protap berdiri, saya yakin ketimpangan pembangunan yang terjadi bisa segera diatasi (untuk sekedar diketahui jalan menuju desa opungku baru setahun ini bisa dilintasi mobil, itupun akibat pemekaran kabupaten Tapanuli Utara). Masalah anggaran saya yakin itu semua tersedia dan bisa dipertanggungjawabkan, seperti tiga pembentukan provinsi sebelumnya. Mari kita pandang ini sebagai kepentingan bangsa bukan sekedar kepentingan pribadi para elit.

Salam Damai.

  1. Februari 19, 2009 pukul 9:29 pm

    Peristiwa ini telah dibesar-besarkan dan dan digiring untuk menyudutkan tokoh-tokoh batak yang cinta batak.

    Mari kita perhatikan berita-berita di TV dan Surat Kabar,
    akan semakin kelihatan siapa-siapa saja yang hatinya tidak menyukai orang batak, yang mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.

    Semog orang-orang batak sadar bahwa banyak oknum yang tidak menyukai batak.

  2. titien
    Februari 24, 2009 pukul 8:32 am

    mantap bang kajiannya..
    jadilah kehendakNya atas rencana pembentukan protap, amin.

  3. Gunnar
    Maret 3, 2009 pukul 11:23 am

    Nah ini baru Objectif, ….ga dangkal

  4. Maret 4, 2009 pukul 12:54 pm

    wah..
    sarat kepentingan politik nih…

    salam,

    bonar
    http://sihotang407.wordpress.com

  5. Maret 13, 2009 pukul 9:20 pm

    Dulu,saya sangat mengharapkan protap menjadi sebuah propinsi.
    tp ntah knp saya sbg org batak kurang mengamini akan hal ini kenapa?
    1.cara yang dilakukan untuk pembentukan protap itu sendiri belum menunjukka n suatu kerja sama dan kesepakatan diantara orang batak sendiri
    2.perilaku/moral yang ditunjukkan orang batak saat berdemo sangat memalukan sekali.orang batak yang selama ini diakui dan disegani ternyata tidak mempunyai etika,saya sangat kecewa akan hal ini.
    semoga para pencetus/pemrakarsa mengerti kan hal ini dan dapat merobah perilaku/moral di kemudian hari.

    horas………….

  6. Maret 16, 2009 pukul 10:21 pm

    OOT nih lae,

    nitip link mengenai sosok Batak Keren :

    http://tobadreams.wordpress.com/2009/03/16/kristison-simbolon-jadi-dokter-gigi-karena-pulsa/

    Harry: Sudah saya baca kemaren profilnya di KOMPAS kemaren lae

  7. April 13, 2009 pukul 8:50 am

    Mencermati berbagai komentar tentang Propinsi Tapanuli di internet termasuk di blog lae Simbolon ini, saya jadi tergerak lagi untuk ikut urun rembug. Berbagai pendapat muncul, ada yang emosional, ada juga yang jernih melihat persoalan. Saya ingin mengajak kita mencermati secara lebih hakiki dan komprehensif. Tujuan akhir dari berbagai “usulan” mestinya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Perhatikan, saya tidak hanya melihat rakyat Tapanuli secara spesifik. Tetapi tetapi rakyat Indonesia secara keseluruhan dimana rakyat Tapanuli ada didalamnya.

    Kita tidak boleh bergeser dari tujuan itu, meski kita punya pandangan yang berbeda-beda tentang bagaimana caranya untuk mencapai tujuan akhir dimaksud. Sebagian meyakini bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat Tapanuli adalah dengan melalui pembentukan Propinsi Tapanuli. Sebagian lagi percaya bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat Tapanuli tidak perlu dengan pembentukan Propinsi Tapanuli.

    Dari jaman dulu, “Ompu sijolo-jolo tubu”, Batak tidak pernah berorientasi kekuasaan teritorial, Batak tidak membutuhkan kekuasaan wilayah. Raja Batak, adalah bentuk penghargaan kepada individu-individu yang punya karakter kepimpinan. Bahkan secara tegas dalam budaya Batak, ada faham bahwa semua orang Batak adalah raja, “Sude do halak Batak, anak ni Raja”.

    Sejak jaman dahulu struktur masyarakat Batak adalah masyarakat kolektif yang tidak memerlukan kewilayahan. Masyarakat Batak, tidak memerlukan “kekuasaan wilayah”, karena kerajaan sesungguhnya ada dalam setiap kelompok masyarakat Batak dalam adat. Itulah sebabnya, masyarakat Batak, berbeda dengan masyarakat lain yang mempunyai struktur kerajaan, dimana terdapat raja dan aparat pendukungnya. Dalam masyarakat Batak tidak ada struktur “tentara”.Struktur masyarakat adat Batak yang tidak berorientasi kewilayahan itu masih ada sampai sekarang.

    Dalam perkembangannya pada jaman penjajahan Belanda sampai masa kemerdekaan, struktur kekuasaan wilayah diperkenalkan ke dalam masyarakat Batak. Maka kemudian muncullah jabatan-jabatan kekuasaan struktural seperti residen, kepala negeri dan sebagainya. Sejak saat itulah pribadi-pribadi Batak mulai mengejar kekuasaan wilayah.

    Tidak bisa dipungkiri, bahwa dalam perkembangan Propinsi Sumatera Utara selama ini, ada disparitas kemajuan dalam berbagai kelompok etnis. Meski sebenarnya masyarakat Sumatera Utara adalah masyarakat yang heterogen, tetapi dalam perkembangannya, “kohesi” masyarakat sering terjadi pengkotak-kotakan berdasar kelompok etnis, bahkan kelompok agama. Oleh sebagian orang, pengelompokan itu diterjemahkan sebagai diskriminasi dan pemarjinalan kelompok tertentu. Itulah sebabnya ada yang ingin mengambil jalan pintas dengan membentuk kelompok secara eksklusif, sampai pada pemikiran untuk membentuk propinsi sendiri.

    Persoalan perkembangan “kohesi” masyarakat Sumatera Utara harus diselesaikan dan dicari jalan keluar secara elegan. Ini adalah tanggung jawab seluruh warga Sumatera Utara bahkan masyarakat Indonesia secara umum. Tetapi persoalan ini tidak bisa dijadikan alasan dan pembenaran pada pembentukan kelompok yang lebih ekslusif. Persoalan kohesi masyarakat itu tidak cukup sebagai alasan untuk membentuk propinsi baru.

    Dalam perkembangan sekarang ini, orientasi wilayah yang semakin kecil, justru kontra produktif dengan tujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Banyak pengalaman dalam masyarakat maju membuktikan bahwa kewilayahan hanyalah “alat kecil” untuk mencapai tujuan. Yang lebih diutamakan adalah peningkatan kualitas manusianya. Hal itu dikarenakan pembagian wilayah menjadi lebih kecil mengakibatkan penambahan administrasi birokrasi. Dalam sistem manajemen pemerintahan yang baik, semakin kecil dan semakin ramping administrasi birokrasi, maka semakin efisien dan semakin baik kualitas masyarakatnya. Manusia Batak hendaknya menuju ke arah pencapaian seperti ini.

    Kedepan, peningkatan manusia Batak seharusnya lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas manusia bukan pada peningkatan administrasi birokrasi. Pada kondisi ini maka yang diutamakan adalah “semangat Batak” yang diwujudkan pada pemahaman budaya Batak sebagai “roh” dan jiwa manusia Batak. Semangat “keBatakan” diinternaslisasikan dalam nilai-nilai hidup perpektif universal. Semangat Batak bukan lagi sekedar menjadi “tuan rumah di tanah sendiri”, tetapi semangat Batak menjadi “nilai-nilai khas Batak” yang melekat dalam jiwa setiap putra Batak.

    Dimanapun putra Batak berada, ia tetap mempunyai “semangat khas Batak”, sebagaimana warisan dari “ompu sijolo-jolo tubu”. Semangat Batak tidak hanya sekedar ingin menjadi pemimpin putra daerah. Manusia Batak harus mampu melaksanakan itu menjadi faktor pemersatu dalam proses peningkatan kualitas “kohesi” dengan masyarakat Sumatera Utara, dengan masyarakat Indonesia, bahkan dengan masyarakat dunia. Hal inilah yang bisa dilihat dalam jiwa seorang “Humphrey Samosir”, (www.hhsamosir.blogspot.com), seorang putra Batak, yang menjadi perwira “US Navy”. Ia seorang warga negara Amerika, lahir dan dibesarkan di Amerika, menjadi kolonel Angkatan Laut Amerika, tapi pemahaman dan semangat Bataknya sangat tinggi. Kemampuan berkomunikasi Humphrey Samosir dalam berbahasa Batak, nyaris sempurna. Humphrey Samosir adalah contoh “semangat khas Batak” yang universal. Dalam konteks yang seperti ini, tuntutan pembentukan propinsi sendiri menjadi suatu hal yang sangat kecil.

  8. Manat
    September 23, 2009 pukul 12:21 am

    Masih saja banyak komentar yang mengaku bermarga Toba tapi berperilaku Dalle. Amang, Lae, Iboto kalau mau objektif menilai perlu tidaknya Protap seharusnya dalami dulu hitaan, kunjungi, parate-atehon dohot denggan, baru komentari. Kalau hanya main-main teori di depan monitor bah sega ma sude karejo ni pemrakarsa i. K–

  9. Februari 20, 2010 pukul 8:28 am

    Analisa yang tepat. Bila propinsi berdiri saya yakin potensi sumber daya alam danau toba akan lebih diberdayakan. kalau boleh propinsi tapanuli ditambah lagi dengan Kabupaten Simalungun (atas), Kota Pematangsiantar dan Tanah Karo, Kalau Kota Sibolga gak mau bergabung biarkan saja. Taput, Humbang, Tobasa, samosir,Dairi, Nias, Nias Selatan, Nias barat, Gunung Sitoli, Nias Utara, Pakpak Bharat, Tapteng Kabupaten Simalungun (atas), Kota Pematangsiantar dan Tanah Karo akan menjadi propinsi paling unggul di Indonesia. Semoga

  10. iyas
    Oktober 6, 2010 pukul 12:36 pm

    saya sependapat dgn ‘manat’,kl berkomentar jgn hanya sekedr teori.saya orang batak medan dan skrg hdp diperantauan. Umumnya org batak enggan bertahan di bonapasogit krna tdk ada prospek kerja yg baik.stiap orang pasti ingin membangun kampung halamannya.namun,buat apa kesana kl hanya menmbh dftar jumlh kemiskinan.Protap bukan mslh memajukan suatu Suku maupun Agama. Bicara protap kita hanya bicara potensi SDA dan SDM suatu daerah untuk dikelola dgn baik oleh dan untuk masyrakat yg ada didaerah tersebut sesuai dgn amanah otonomi daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Akar permasalahan Pemekaran bukan krna kecemburuan dan ketidakadilan namun mslh terpenuhinya syarat tuk dimekarkan yg tentunya akan lebih mampu mandiri dan maju krna anggaran yg masuk tentu lebih besar dan sgala kebijakan akan dpt ditentukan sendiri

  11. eri jp
    Januari 22, 2013 pukul 1:32 am

    bapak Pardede tu kristen dan dia pernah menjabat wakil gubernur bahkan gubernur sementara,tapi dia tdk mengubah agamanya untuk itu.aku tinggal di Langkat dan disini banyak pejabat dan pns yg beragama kristen coba anda main-main kesini dan lihat sendiri.

  12. Patar Nababan
    Maret 9, 2013 pukul 2:30 am

    kalau dimekarkan daerah kami akan maju, akan begini, akan begitu….demikianlah dalih para penggagas pemekaran beberapa daerah (propinsi & kabupaten) di Indonesia. Hasilnya, banyak daerah2 hasil pemekaran tsb yg hidup hanya dari sumbangan ‘pusat’. Saya tdk mau bilang bakal Prov. Tapanuli juga akan begitu, tapi dikaji baik2lah potensi penghasilan (itu baru potensi) dan overhead cost (mis. gaji pns dan pejabat2nya – yg ini sdh pasti harus dibayar). Mis. dulu pernah saya dengar Batuharang potensial utk jadi penghasil semen. Sdh dihitung betul apakah kandungan semennya bisa menutup biaya pembangunan pabrik? Horas.

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: