Beranda > Birokrasi, Bisnis Manajemen, Change, Ekonomi, Financial management, Hukum, Jurnalisme, Korupsi, Kritik Kebijakan, Opini, Pajak, Pendidikan, Sosial Politik > Peraturan Pemerintah: Minimal 2% Laba Bersih Perusahaan Dibagi Pada Pekerja

Peraturan Pemerintah: Minimal 2% Laba Bersih Perusahaan Dibagi Pada Pekerja

Kebijakan ini akan menjadi multiplier effect bagi percepatan pertumbuhan ekonomi negara. Pekerja yang merupakan salah satu faktor produksi akan semakin terpacu untuk meningkatkan produktifitas karena akan berdampak pada income yang akan diterimanya kelak. Effect lainnya adalah semakin terserapnya para angkatan kerja yang menganggur, berkurangnya angka kriminalitas, terserapnya faktor-faktor produksi lainnya seperti tanah, modal dan teknologi. Maka pada akhirnya Indonesia akan menjelma menjadi Negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat sensasional seperti yang dimimpikan para ekonom Negara ini di era tahun 80-an lalu.

Dari sisi pengusaha, angka 2% adalah angka yang sangat rasional untuk  dibagikan menjadi hak pekerja diluar gaji dan upah. Kita ambil contoh suatu perusahaan yang mempekerjakan 1000 orang pekerja, dengan pendapatan bersih pertahun sebesar 500 miliar. Maka porsi laba yang akan dibagikan kepada pekerja adalah sebesar 10 miliar. Dan jika dibagi kepada pekerja maka setiap pekerja akan memperoleh 10 juta. Nilai ini adalah nilai yang sangat kecil bagi pengusaha, namun sangat fantastis bagi pekerja. Pekerja dapat memperbaiki kehidupannya perlahan demi perlahan termasuk pangan, papan, pendidikan, kesehatan.

Ide dan mimpi di atas sudah lama terlintas dalam pikiranku. Melihat ketimpangan ekonomi yang dialami oleh para buruh, sedikitnya uang yang dibawa pulang para buruh untuk menopang kehidupan keluarga. Tidak terpeliharanya kesehatan para buruh hingga menyebabkan banyak sakit penyakit sampai berdampak pada kematian. Dan pendidikan keluarga para buruh yang tidak mampu bergerak lebih tinggi lagi disebabkan minimnya dana.

Miris hati ini melihat rendahnya tingkat kesejahteraan para buruh di negeri ini. Dengan batasan upah minimum regional yang memang sengaja dibuat tanpa memperhatikan tingkat kebutuhan saat ini, bagaimana mungkin para buruh bisa beranjak dari kemiskinanya saat ini. Kita ambil contoh UMR DKI Jakarta pada tahun 2010 adalah sebesar Rp1,118,009. Para buruh yang tinggal dan bekerja di Jakarta harus bisa hidup dengan besaran gaji yang tidak setimpang itu. Mari kita berhitung: Untuk membayar kontrakan yang paling murah di Jakarta ini adalah sebesar 100 ribu perbulan (asumsi di daerah pinggiran kumuh), transportasi 300 ribu sebulan, makan 600 ribu sebulan, kebutuhan rumah dan pribadi 200 ribu sebulan (Perhitungan ini masih untuk satu orang saja, tidak termasuk bila buruh memiliki istri dan anak). Untuk perhitungan ini saja sudah lebih besar pasak dari pada tiang. Perhitungan ini masih belum termasuk kesehatan, pendidikan, hiburan, tabungan, dll. Sungguh miris bukan.

Mimpi ini semakin sering terlintas dua hari ini takkala banyaknya para buruh yang kulihat berdemo menuntut peningkatan kesejahteraan. Momen ini selalu dilakukan disetiap peringatan hari buruh yang jatuh tanggal 1 Mei. Namun setiap tahun pula sepertinya tidak ada perubahan berarti yang dialami para buruh karena pemerintah tidak pernah menanggapi permintaan para buruh itu.

Bila kita renungkan sejenak resiko pekerjaan buruh, lelahnya para buruh bekerja hingga peluh berjatuhan, tuntutan pekerjaan yang sangat berat dan berisiko tinggi hingga  berdampak pada kematian, tekanan kerja oleh para mandor dan majikan untuk mengejar target sang majikan hingga mengabaikan kesehatan dan keselamatan buruh. Sementara para majikan duduk tenang di ruangan sejuk, sesekali melihat para buruh bekerja laksana binatang peliharaan dari bilik ruangannya yang berdindingkan kaca, sesekali pula ia mengecek dalam pembukuannya sudah berapa banyak uang yang berhasil diraihnya, dan setelah itu berpikir akan kemana kelak uang ini akan dihabiskan. Sungguh miris memang melihat kesenjangan yang sangat timpang ini. Inilah contoh nyata pemerataan pendapatan yang selalu diagung-agungkan dalam teori ekonomi makro.

Maka, adalah benar bila mimpi saya ini menjadi harapan besar bagi para buruh untuk mengatasi kesenjangan itu. Andaikan saja pemerintah benar-benar peduli pada rakyat/konstituen yang telah mempercayakan roda pemerintah ini pada pundaknya, maka selayaknyalah pemerintah berani mengambil kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Andaikan saja pemerintah berani mengeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur bahwa minimal 2% dari laba bersih perusahaan wajib dibagi kepada pekerja, maka ini adalah terobosan besar peningkatkan kesejahteraan bangsa.

Tidak ada yang perlu ditakutkan pemerintah bila ingin menerapkan kebijakan ini. Malah sebaliknya pemerintah akan mendapat acungan jempol dari seluruh rakyat Indonesia. Bila pemerintah kawatir investor akan melarikan diri, itu adalah ketakutan yang sangat tidak mendasar. Menurut saya yang menjadi ketakutan investor paling utama adalah jaminan stabilitas ekonomi dan keamanan, bukan karena kemampulabaan semata. Nilai 2% bisa menjadi nilai yang lebih kecil dari biaya pemulihan keamanan dan pungutan liar yang dikeluarkan pengusaha dalam Negara yang tidak nyaman.

Bila toh pemerintah masih takut kebijakan ini akan berdampak pada larinya investor, maka saya punya jalan keluar yang lebih bagus lagi. Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan kredit pajak atas nilai 2% itu. Nilai 2% yang telah dibagikan perusahaan pada pekerja itu dapat dikurangi dari setoran pajak penghasilan perusahaan. Kebijakan ini menurut saya sungguh logis jika melihat bobroknya aparat pajak dan tidak jelasnya alokasi penerimaan Negara yang dikorup oleh para penguasa. Alokasi penerimaan pajak itu secara langsung dapat dinikmati oleh para pekerja tanpa melalui birokrasi pemerintah yang berbelit-belit, dan tentunya jauh dari korupsi. Mau tahu dampak lebih jauhnya: Para pengangguran akan semakin berlomba-lomba bekerja hanya untuk meraih bagian pajak ini. Bisa kita bayangkan Negara ini akan bersih dari pengamen jalan, pak cepek yang mangkal di setiap persimpangan, dan para pengangguran lainnya, karena mereka sekarang telah bekerja.

Indonesia akan menjadi Negara tujuan utama investasi bila pemerintah berani menerapkan kebijakan susulan ini. Kebjikan ini jauh lebih tepat diterapkan pemerintah bila dibandingkan dengan tuntutan jaminan sosial bagi para pekerja. Jika tidak percaya, silahkan lakukan studi kelayakan, dan tentunya dengan hitung-hitungan cost-benefit-nya.

Ide ini sudah sesuai dengan pernyataan SBY pada hari buruh kemaren yang berpesan kepada manajemen dan pemilik perusahaan untuk membagi keuntungan kepada karyawan. Namun hanya sekedar pesan saja, mana ada perusahaan yang mau nurut, karena di kepala pengusaha yang ada hanya menambah keuntungan yang lebih banyak lagi. Jika bernai nayatakan dalam peraturan pemerintah kalau perlu dalam undang-undang sekalian. Meski ini hanyayalah sebuah mimpi, namun mimpi ini sangat rasional untuk diaplikasikan. Kutunggu action-mu wahai pemerintah!

So, bila kamu ingin meraih tambahan penghasilan, maka buat perusahaanmu untung, bila kamu ingin mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi, maka buat perusahaanmu untung berlipat-lipat kali lagi.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: