Beranda > Artikel bebas, Birokrasi, Korupsi, Kritik Kebijakan, Opini, Pendidikan > Liberalisasi Sektor Pendidikan Sengsara Bagi Rakyat

Liberalisasi Sektor Pendidikan Sengsara Bagi Rakyat

Lima belas tahun lalu adalah masa yang sangat indah bagiku dalam bersekolah, dan mungkin juga bagi jutaan rakyat Indonesia lainnya. Usiaku yang hanya berselisih setahun dengan kakakku membawa keuntungan besar bagiku, pun demikian kakakku yang berselisih dua tahun dengan abangku. Baju seragamnya masih bisa kupakai jika sudah kesempitan, buku-bukunya 100% diwariskan kepadaku karena masih menjadi buku ajar wajib, biaya sekolah yang saat itu masih kuingat hanya Rp 100 perbulan tidak pernah menjadi kendala siapapun, para guru sungguh senang dan menikmati menjadi tenaga pengajar. Sekolah menjadi tempat idamanku karena membawa kesenangan dan keasikan tersendiri.

Kini kenangan lima belas tahun lalu itu hanya tinggal isapan jempol semata. Biaya pendidikan menjadi momok besar yang dihadapi setiap orang tua. Sekolah menjadi tantangan besar dalam urusan rumah tangga. Dimana-mana setiap orang tua mengomel tidak karuan atas permasalahan ini, tidak henti-hentinya mereka melontarkan kekesalannya terhadap sistem pendidikan yang ada, apalagi masyarakat menengah kebawah dan masyarakat pedalaman yang benar-benar tertampar atas perubahan sistem ini.

Dulu orang tua bangga memiliki anak banyak dengan harapan jika mereka berhasil menyekolahkannya semua, maka derajat dan ekonomi keluarganya akan berubah, dan itu kenyataan pada masyarakat yang menaruh harapan besar pada pendidikan. Lihat saja contohnya masyarakat Tapanuli yang konon memiliki rasio pendidikan tertinggi dibanding jumlah penduduk di Indonesia. Begitu banyak kemajuan keluarga di Tapanuli yang bisa dirasakan karena anak-anakanya telah berhasil mengenyam pendidikan tinggi. Berbeda sekali dengan yang terjadi sekarang, memiliki anak satu saja sudah sulit sekali, bahkan sedari kandungan orang tua sudah pusing tujuh keliling berencana terhadap pendidikan si anak kelak.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan dunia pendidikan Indonesia saat ini? Di luar sistem ujian nasional yang juga banyak ditentang masyarakat Indonesia, saya mencoba berpikir jernih dan kritis melihat fenomena leberalisasi dunia pendidikan yang marak terjadi di negeri ini. Liberasliasi ini bak wabah penyakit yang sudah menjangkiti semua daerah dan semua jenjang pendidikan, endemi ini kini seperti virus HIV saja yang semua orang merasa belum ada obatnya. Bayangkan saja praktek liberalisasi pendidikan terjadi serentak mulai jenjang SD sampai pada Perguruan Tinggi, didukung oleh kebijakan pemerintah yang memang jelas memberikan lampu hijau terhadap praktek tersebut, didukung pula atas euphoria reformasi kebablasan yang dianggap menjadi justifikasi terhadap praktek ini, dunia pendidikan Indonesia seperti sudah berada di ujung jurang terjal, tinggal menunggu sedikit sentuhan saja ia jatuh dan hancur lebur.

Secara logika matematis sangat tidak masuk akal, coba tanya kepada professor matematika manapun, bagaimana mungkin peningkatan alokasi APBN hingga 20% kepada sektor pendidikan justru malah mengakibatkan naiknya beban pendidikan per siswa. Bantuan operasional sekolah (BOS) yang menjadi program andalan pemerintah lenyap entah kemana, sementara banyak sekolah roboh dan tidak layak pakai tetap dipaksakan menjadi tempat belajar mengajar, di sisi lain para kepala dinas, kepala sekolah, dan pejabat birokrasi pendidikan tertentu petentengan dengan mobil baru dan beragam gaya lainnya yang memamerkan harta. Para guru pun tak mau ketinggalan mencari tambahan uang masuk dengan berbagai cara, termasuk uang buku, les, eskul, dll. Bisa kah kita mengkambinghitamkan korupsi akan hal ini? Di sisi yang lain lagi, takkala pilkada menggelora, hampir semua calon menjagokan program sekolah gratis. Tak ayal rakyat seperti mendapat durian runtuh. Namun pada kenyataannya itu hanya lip service belaka.  Maka wajarlah bila para pengamat berargumen bahwa pendidikan gratis hanya sekedar komoditas politik.

Jika dulu orang berlomba lomba masuk sekolah negeri karena selain lebih berkualitas juga jauh lebih murah dibanding sekolah swasta, kini justru sebaliknya, jangankan biaya SPP bulanan ketika sudah menjadi siswa/mahasiswa, untuk awal masuk saja para orang tua harus memutar otaknya meski harus berhutang kesana kemari demi mencari dana yang jumlahnya bisa puluhan hingga ratusan juta rupiah. Contoh nyata yang terjadi di daerah saya: Biaya masuk SD saja bisa 5 juta per orang, SMP bisa 7 juta, SMA bisa 12 juta, ini masih sekolah negeri biasa, tidak termasuk sekolah negeri yang berembel-embel “plus” atau “favorite” atau “unggulan”, apalagi perguruan tinggi yang bisa ratusan juta. Bagaimana mungkin para buruh tani di kampung saya bisa menyekolahkan anaknya lagi.

Mari berkaca ke Negara asing. Di Jerman dan Austria semua biaya pendidikan (dari SD hingga S3) menjadi tanggungjawab pemerintah alias gratis, Belanda pun menerapkan hal yang sama tetapi terbatas pada umur tertentu, di Cina, India dan Kamboja menerapkan sistem subsidi, di Amerika sekolah publik gratis karena ada pajak sekolah khusus. Atau mari kita lihat Negara serumpun kita saja, sangkin pedulinya Malaysia terhadap pendidikan, Negara yang dulunya banyak mengimpor guru dan mengekspor pelajar dari dan ke Indonesia sekarang  menjadi salah satu tujuan pendidikan internasional, Malaysia menempatkan menteri pendidikan sebagai wakil pendana menteri karena menganggap prioritasnya terhadap pendidikan. Lantas bagaimana dengan Indonesia?

Saya kawatir bila wabah ini terus dibiarkan akan menjadi penyakit kronis yang sangat susah disembuhkan, bahkan dibiarkan mati begitu saja. Kelak kita akan banyak melihat para dokter yang menangani hidup mati pasien berkeliaran dimana-mana karena kuliah kedokterannya dulu hanya bermodalkan uang semata, pun demikian para insinyur, akuntan, hakim, jaksa, dan lain sebagainya. Sementara orang-orang yang benar-benar cerdas dan pintar malah jadi tukang becak, buruh bangunan dan buruh tani hanya karena mereka tidak memiliki uang untuk melanjutkan sekolah. Mau dikemanakan masa depan bangsa ini?

Saya hanya bisa menghimbau kepada para pembaca tulisan ini, mari kita peduli akan hal ini, terutama kepada para pengambil keputusan, tuntaskan masalah ini sedini mungkin. Bila perlu diamputasi sebelum virusnya mematikan semua organ tubuh. Menggratiskan pendidikan adalah jalan keluar yang tepat sekali. Monitor semua penggunaan dana subsidi agar benar-benar sampai ke tangan siswa. Dan terakhir punishment yang seberat-beratnya bagi para koruptor yang mencuri alokasi dana rakyat untuk pendidikan tersebut.

Orang bijak berkata: “pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mempersiapkan generasi penerusnya”. Jadi pikirkan sedini mungkin para pemimpin negeri ini kelak, dengan membekali mereka ilmu pengetahuan.

  1. Belum ada komentar.
  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: