Akankah Kali Ini Propinsi Tapanuli Berdiri

Surat terbuka kepada DPRD SU, DPR RI, Presiden RI, dan seluruh rakyat Indonesia.

Angin segar baru saja dihembuskan ketua DPRD SU H Saleh Bangun melalui pernyataannya yang akan segera memparipurnakan Propinsi Tapanuli (Protap). Kabar gembira ini seketika disambut sorak sorai seluruh masyarakat Tapanuli baik yang bermukim di Tapanuli maupun di perantauan. Kumpulan marga, tokoh masyarakat, pengusaha, politikus, dan seluruh masyarakat Tapanuli lainnya kembali menghadirkan Protap sebagai diskusi utama dalam setiap kesempatan. Akankan kali ini Protap benar-benar bisa  berdiri?

Dengan nada optimis kali ini saya yakin 100%. Waktu telah membuktikan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa pendirian Propinsi Tapanuli bukanlah karena kepentingan segelintir elit saja, atau malah mengejar kekuasaan semata, tetapi benar-benar murni aspirasi masyarakat Tapanuli. Jika ini benar-benar kepentingan elit mengapa setelah tokoh utamanya dipenjarakan justru keingin berdirinya Protap ini semakin menggelora. Panitia pembentukan Protap yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Tapanuli dan di perantauan justru semakin mantap dan berkonsolidasi menghimpun dukungan dan masukan dari seluruh lapisan masyarakat.

Sinyalemen ini semakin diperkuat dengan komentar beragam lapisan masyarakat, tanpa memandang batasan SARA yang mendukung upaya pemekaran ini, diantaranya:

“Saya menyambut gembira dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua DPRDSU H Saleh Bangun yang berjanji akan segera menjadwalkan paripurna Protap” – Ustadz Kumpul Siagian, Tokoh Agama Deli Serdang.

“Kami menyambut gembira dan menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ketua DPRDSU H Saleh Bangun yang berjanji akan segera menjadwalkan paripurna Protap”. MR Sidabutar, Lian Harianja, Drs H Natsir Armaya Siregar dan praktisi hukum SP Sitompul SH Toko adat  Pematangsiantar.

“Perjuangan pembentukan Protap sangat layak untuk didukung dalam kerangka meningkatkan perekonomian masyarakat Tapanuli”. Sutan Raja DL Sitorus, Tokoh masyarakat Batak.

Sepanjang pengamatan saya, dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sumut, 5 fraksi sudah menyatakan dukungannya untuk segera diagendakan paripurna Protap yaitu FP Demokrat, F-PDI Perjuangan, F-PDS, F-PPRN dan F-Hanura, sedangkan ada 3 Fraksi yang menolak yaitu F-PPP, F-PKS dan F-PAN). Sementara ada 2 fraksi yang belum secara resmi menyatakan sikap, apakah menolak atau mendukung diagendakannya paripurna Protap yakni FP Golkar dan F-GBR (Gerindra Bintang Reformasi).

Secara matematis, tampaknya bila Protap jadi diparipurnakan, maka DPRDSU pasti akan mengeluarkan rekomendasi berdirinya Protap. Namun dalam politik belum tentu hitungan matematis itu keluar menjadi keputusan. Rekomendasi dari DPRDSU ini pun bukanlah menjadi keputusan final karena akan dilanjutkan dengan paripurna di DPR RI dan Surat keputusan oleh Presiden RI.

Saya tekankan disini bahwa Permasalahan utama berdirinya Protap ini bukanlah sekedar diberikannya rekomendasi atau tidak, tapi jauh lebih penting dari itu adalah aspirasi masyarakat Tapanuli untuk membentuk Propinsi sendiri dapat terwujud. Perjuangan ini bukanlah perjuangan instan, perjuangan ini bukanlah perjuangan kemaren sore, tetapi perjuangan ini adalah perjuangan panjang yang dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan dulu. Kala itu Tapanuli masih menjadi Keresidenan sendiri, terpisah dari Keresidenan Sumatera Timur yang berpusat di Medan. Jika zaman dahulu saja Pemerintah Hindia Belanda sudah menentukan Tapanuli menjadi keresidenan mandiri, itu artinya ada satu nilai lebih yang dimiliki Tapanuli yang membedakannya dengan daerah lainnya. Itulah kenapa berdirinya Propinsi Tapanuli adalah harga mati. Propinsi lain bisa berdiri dalam sekejap, kenapa Tapanuli tidak?

Inilah yang perlu dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pada kesempatan ini saya mencoba meluruskan beberapa pandangan miring masyarakat Indonesia mengenai berdirinya Protap ini:

Memang di Tapanuli adalah daerah yang mayoritas penduduknya bersuku Batak, tetapi banyak juga teman saya yang non Batak tinggal, bekerja, dan mencari uang di sana, bisa hidup berdampingan, malah berbahagia tinggal berdampingan dengan orang-orang Batak.

Memang di Tapanuli adalah daerah yang mayoritas masyarakatnya beragama Kristen (Protestan dan Katolik), tapi banyak juga penduduk beragama lain tinggal di sana dengan rukun dan akur, bahkan keluarga saya yang beragama non Kristen pun banyak tinggal di sana. Di Tapanuli lah saya melihat bagaimana teori kemajemukan itu dapat dipraktekkan dengan nyata, takkala hari besar muslim, tetangga yang non muslim ikut bahu membahu dan mengucapkan selamat, begitupun sebaliknya takkala hari besar Kristen, masyarakat non Kristen datang bersilaturahmi.

Dalam budaya Batak dikenal pandangan hidup dalihan natolu, yang membagi orang Batak dalam tiga kelompok adat, yaitu hula-hula, boru dan dongan tubu. Tidak ada istilah hanya Kristen saja yang bisa ikut adat, itu adalah kesalahan besar. Jika kamu bermarga maka kamu akan disambut dalam acara adat di dalam ketiga golongan itu. Coba lihat di beberapa pesta adat sekarang ini, sudah banyak kok ibu-ibu berkerudung atau bapak-bapak berpeci ikut menortor. Itulah bukti nyata bahwa Batak adalah untuk semua. Bahkan Anda yang non Batakpun bisa menjadi orang Batak.

Meskipun tiga fraksi yang tidak mendukung Protap ini adalah fraksi yang berkonotasi dengan partai Islam, saya yakin dan percaya jika Anda berkunjung dan menyempatkan tinggal di sana untuk beberapa saat maka Anda pasti akan berubah pikiran, karena masalah Protap bukanlah masalah Agama, tetapi masalah kesejahteraan masyarakat. Bayangkan untuk menjangkau Kampung saya yang berada di pedalaman Pakkat, Kab. humbahas, saya harus menempuh 8 jam perjalanan dari bandara Polonia Medan melintasi jalan beraspal kasar yang  penuh kubangan, setelah itu dilanjutkan berjalan kaki sekitar 10 km karena belum ada jalan layak sampai ke desa Sipagabu- Pangambatan. Baru kali ini lah listrik masuk dan jalan mulai dikerjakan, itupun karena dampak pemekaran kabupaten baru Humbang Hasundutan. Di sana belum ada sarana kesehatan yang layak, pendidikan masih sangat terbelakang, apalagi transportasi, sanitasi dan hiburan. Baru saat ini menara telekomunikasi menjangkau kesana, hingga tidak perlu berjalan berpuluh kilometer mencari wartel. Dan masih banyak segi keterbalakangan lainnya. Jika benar-benar dilakukan survey menyeluruh, Anda pasti menyimpulkan bahwa hampir semua daerah Tapanuli mengalami hal yang sama.

Jika Anda masih beranggapan bahwa kalau untuk pembangunan mengapa harus memekarkan diri, kan bisa dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Pertanyaan ini juga bisa dijawab oleh waktu. Apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut untuk Tapanuli setelah 65 tahun merdeka ini? Lihat saja sendiri, bandingkan dengan daerah lain. Saya rasa itu cukup untuk membuat Anda sadar dan membuka mata.

Dalam Tulisan saya sebelumnya saya pernah mengatakan bahwa pembentuk Potap ini rentan dengan konflik SARA, karena identik dengan konflik yang terjadi di Ambon dan Poso yang masyarakatnya pluralis. Namun pada kenyataannya pendapat saya ini terbantahkan sendirinya oleh waktu. Waktu telah menjawab bahwa konflik Ambon dan Poso didalangi oleh para teroris yang kebanyakan dari pulau Jawa yang ingin memecah belah kesatuan Indonesia. Dan sekarang para teroris itu telah menerima upahnya.

Dengan dukungan bukti nyata ini, maka sekali lagi saya meyakinkan bahwa Propinsi Tapanuli layak berdiri. Jika nanti pada kenyataannya ada gesekan dan konflik kecil, saya pikir itu wajar dalam proses awal.

Protap berdiri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan elit; Protap berdiri demi memberdayakan SDM dan SDA yang ada disana, bukan ditelantarkan begitu saja atau malah dimanfaatkan orang-orang dari luar Tapanuli; Protap didirikan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih adil dan beradab, bukan untuk membuat konflik baru atau memecah belah masyarakat Indonesia. Kinilah satnya momentum yang tepat itu, kinilah saatnya Propinsi Tapanuli berdiri.

Tulisan terkait:

Potensi Konflik Pembentukan Propinsi Tapanuli

Polemik dalam Konflik Pembentukan Propinsi Tapanuli

Potensi Konflik Pembentukan Provinsi Tapanuli